Saya tidak setuju dengan PSBB Jakarta, ini 4 saran dari Boss Djarum kepada Anies Baswedan

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Orang terkaya RI, Budi Hartono, tidak setuju dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan hari ini, Senin (14/9/2020). Terkait hal itu, ia menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam suratnya, pemilik konglomerat bisnis Grup Djarum menilai penerapan PSBB oleh Gubernur DKI bukan langkah yang tepat. Ia lantas menjelaskan berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketimbang memberlakukan PSBB.

Pertama, Cara yang direkomendasikan adalah penerapan aturan dan sanksi bagi sebagian kecil warga yang tidak disiplin. Kewajiban untuk menjatuhkan sanksi atau sanksi tersebut merupakan kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau begitu jangan lakukan karena semakin banyaknya kasus terinfeksi Covid-19, lalu gubernur membuat keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan masalah sebenarnya,” tulis Budi dalam suratnya yang diunggah di Instagram mantan Duta Besar Polandia, Peter. F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: PHRI Mempertimbangkan Ketatnya PSBB di Jakarta untuk Semakin Mengurangi Hunian Hotel

KeduaPemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat agar tidak melebihi kapasitas maksimal ICU di Jakarta. Kemampuan isolasi ini dapat dicontohkan dengan wadah isolasi yang dibangun di Port Singapore. Indonesia dapat membangun kontainer ber-AC yang terisolasi di lahan kosong.

Ketiga, pemerintah membutuhkan pengujian, isolasi, pelacakan (Pemantauan dan pengobatan. Karena selama ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan penelusuran kontak.

Baca juga: PSBB Jakarta, pengusaha film mengharapkan situasi aman