Resolusi PBB diadopsi: lingkungan yang bersih menjadi hak asasi manusia

Di seluruh dunia, orang harus memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh mayoritas besar.

Utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia dan lingkungan, David Boyd, menyebut resolusi itu sebagai “terobosan bersejarah”. Di dalamnya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui akses ke lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia.

Resolusi itu disahkan oleh mayoritas besar meskipun ada kritik dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris Raya. 43 negara memilih teks yang diusulkan oleh Kosta Rika, Maladewa, Maroko, Slovenia dan Swiss. Rusia, India, Cina, dan Jepang abstain.

Keputusan tersebut akan membantu menegakkan hukum lingkungan yang lebih ketat di masa depan dan dengan demikian dapat bertindak lebih efektif terhadap perubahan iklim, kepunahan spesies dan polusi udara dan air, utusan itu menjelaskan.

“Pesan yang kuat”

Resolusi PBB memiliki “potensi mengubah hidup di dunia di mana krisis lingkungan global menyebabkan lebih dari sembilan juta kematian setiap tahun,” kata Boyd.

Duta Besar Kosta Rika Catalina Devandas Aguilar mengatakan keputusan itu “akan mengirimkan pesan yang kuat kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa mereka yang menghadapi darurat iklim tidak sendirian.”

Hak atas lingkungan yang sehat dalam konstitusi nasional?

Resolusi tersebut, yang pertama kali dibahas pada 1990-an, tidak mengikat secara hukum, tetapi berpotensi membentuk standar global dan menjadi dasar argumentasi oleh para pengacara dan aktivis iklim.

“Resolusi ini sangat penting bagi semua pembela lingkungan dan hak asasi manusia yang, seringkali dengan mempertaruhkan nyawa mereka, membela perlindungan tanah, udara, air, dan ekosistem yang kita semua andalkan,” kata Boyd. Utusan khusus itu meminta pemerintah di seluruh dunia untuk memasukkan hak atas lingkungan yang sehat ke dalam konstitusi nasional.