Indonesia telah melarang perayaan Natal publik yang besar dan mendesak gereja-gereja untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat terhadap kebaktian gereja. Pemerintah menanggapi dengan penangkapan pertama mutasi omitron.
Juru bicara pemerintah Jakarta Wick Adissimito mengatakan kepada Asian Press Service bahwa gereja-gereja harus membentuk komite untuk menegakkan langkah-langkah untuk menghindari larangan total pada layanan Natal.
Dengan demikian, baik Gereja Katolik maupun gereja Protestan menegaskan aturan tersebut. Di bawah aturan pertahanan, gereja hanya diperbolehkan menempati setengah dari kursi mereka. Acara publik seperti konser Natal atau pusat perbelanjaan dilarang.
Spanduk dengan salam Natal
Sementara itu, larangan mengucapkan selamat Natal kepada masyarakat Sulawesi Selatan membuat ketegangan di negara Islam Indonesia.
Awal pekan ini, pejabat negara mencabut izin bagi gereja-gereja untuk menggelar spanduk “Natal” atau lampu neon, di bawah tekanan dari militan Islam.
Lawan Ini mengutip keputusan 1981 oleh Dewan Tertinggi Islam di Indonesia untuk menekan “harapan Natal”.
Lembaga Demokrasi dan Perdamaian Sitara yang berbasis di Jakarta mengecam pembatalan lisensi “Selamat Natal” sebagai “penipuan” resmi. “Mereka ‘tidak toleran’,” kata Sitara, wakil ketua kelompok hak asasi manusia Satara.
“Penggemar zombie yang bangga. Analis umum. Penggemar perjalanan. Pengusaha yang menyesal. Fanatik TV amatir.”
