Menurut ahli konservasi, Indonesia telah kehilangan 4,4 juta hektar hutan dan lahan gambut akibat kebakaran dalam beberapa tahun terakhir – wilayah yang lebih luas dari Belanda. Sekitar 30% dari area yang terbakar antara 2015 dan 2019 berada di area konsesi kelapa sawit dan kayu kertas, menurut laporan terbaru dari Greenpeace hari ini.
“Perusahaan minyak sawit dan pulp multinasional secara praktis telah menetapkan aturan selama beberapa dekade terakhir,” kata spesialis kehutanan Greenpeace Kiki Taufik. “Tahun demi tahun, mereka melanggar hukum dengan membakar hutan, tetapi mereka tidak dihukum.”
Potong dan bakar untuk perkebunan kelapa sawit
Situasinya sangat buruk selama bertahun-tahun di pulau Kalimantan dan Sumatera, yang dulunya tertutup oleh hutan tropis yang unik. Sebagian besar hutan telah dihancurkan oleh pembakaran untuk perkebunan kelapa sawit.
Organisasi pelestarian alam memperingatkan adanya “undang-undang penciptaan lapangan kerja” baru yang kontroversial yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Greenpeace, reformasi tersebut dapat merusak langkah-langkah perlindungan lingkungan dan memperburuk risiko kebakaran. Alasan: antara lain, undang-undang memudahkan kewajiban perusahaan untuk melakukan analisis risiko lingkungan.
“Ketika pemerintah memberikan peran kepada perusahaan kelapa sawit dan pulp dalam menyusun undang-undang ini, itu seperti memberikan kunci kandang ayam kepada rubah lapar. Sekarang mereka bisa bertindak lebih tanpa hukuman, ”katanya. Undang-undang tersebut telah memicu protes di seluruh negeri di Indonesia. Pemerintah menekankan, reformasi harus menarik investasi dan mengurangi birokrasi. Pernyataan pemerintah atas laporan tersebut tidak dapat diperoleh.
